Tim VII Pembina Wilayah Kementerian ATR/BPN melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Sulawesi Selatan

Makassar – Tim VII Pembina Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan kinerja organisasi. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menilai capaian kinerja satuan kerja serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan kebijakan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Dony Erwan Brilianto menyampaikan paparan komprehensif mengenai kinerja Kanwil BPN Sulsel selama satu tahun terakhir, meliputi capaian program strategis nasional, peningkatan kualitas layanan pertanahan, percepatan PTSL, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta penguatan tata kelola dan transformasi layanan berbasis digital.

Kegiatan Monev ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial, serta Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. Dalam arahannya, Direktur Jenderal menyampaikan apresiasi atas kinerja Kanwil BPN Sulawesi Selatan, khususnya dalam menjaga konsistensi pelayanan, pengendalian sengketa, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Selain jajaran Tim VII Pembina Wilayah, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Sulawesi Selatan serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi se-Sulawesi Selatan. Kehadiran lengkap unsur pimpinan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjadikan Monev sebagai sarana evaluasi sekaligus pembelajaran organisasi.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran BPN di Sulawesi Selatan dapat terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas layanan, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas demi terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya.