News
Home / News / Tiga Transformasi ATR/BPN Jadi Kado Kemerdekaan untuk Masyarakat Indonesia

Tiga Transformasi ATR/BPN Jadi Kado Kemerdekaan untuk Masyarakat Indonesia

Makassar – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti secara daring kegiatan Peluncuran Tiga Transformasi Layanan dan Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut menjadi momentum penting bagi Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan sejumlah pembaruan pelayanan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tiga transformasi yang diluncurkan meliputi layanan Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, serta penerapan Organisasi Berbasis Wilayah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa layanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari efektif mulai diberlakukan. Sementara itu, layanan Pengukuran Terjadwal dinyatakan efektif secara nasional pada 446 Kantor Pertanahan, dengan ketentuan masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari dan penyelesaian berkas selama lima hari.

Transformasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Melalui standar waktu layanan yang semakin jelas, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai tahapan dan waktu penyelesaian layanan pertanahan secara lebih pasti.

Tak Perlu Khawatir Rusak, Data Sertipikat Elektronik Tersimpan di Brankas Elektronik

Selain transformasi pada aspek pelayanan, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi organisasi melalui penerapan Organisasi Berbasis Wilayah. Implementasi awal dilakukan pada 10 Kantor Pertanahan melalui penataan struktur organisasi dan tata kelola dengan pembagian tugas Kepala Seksi berdasarkan wilayah kecamatan atau kelurahan.

Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi merupakan sebuah keniscayaan untuk memastikan pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik, menurutnya, harus berorientasi pada kepuasan masyarakat serta memberikan kepastian dalam penyelesaian setiap layanan.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap pelaksanaan transformasi layanan, sebanyak 17 Kepala Kantor Pertanahan yang menjadi lokasi pilot project fase I Peralihan Hak Terintegrasi melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Salah satu Kantor Pertanahan yang menjadi bagian dari pilot project tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara daring.

Keikutsertaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan peluncuran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran dalam mengimplementasikan transformasi pelayanan Kementerian ATR/BPN. Khususnya, penerapan Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi diharapkan dapat terus dikawal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mendukung transformasi layanan dan organisasi yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi inovasi pelayanan, transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, pasti, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kanwil BPN Sulsel Raih Apresiasi atas Kontribusi dalam Pengawalan Pembebasan Lahan Bandara Bua

Peluncuran tiga transformasi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran ATR/BPN untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap pelaksanaan transformasi layanan, sebanyak 17 Kepala Kantor Pertanahan yang menjadi lokasi pilot project fase I Peralihan Hak Terintegrasi melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Salah satu Kantor Pertanahan yang menjadi bagian dari pilot project tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara daring.

Keikutsertaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan peluncuran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran dalam mengimplementasikan transformasi pelayanan Kementerian ATR/BPN. Khususnya, penerapan Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi diharapkan dapat terus dikawal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mendukung transformasi layanan dan organisasi yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi inovasi pelayanan, transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, pasti, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peluncuran tiga transformasi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran ATR/BPN untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Kakanwil BPN Sulsel Hadiri Malam Ramah Tamah Kenegaraan, Perkuat Sinergi Antarlembaga di Momen HUT ke-81 RI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share