BULUKUMBA – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas birokrasi melalui penguatan unsur administratif. Hal ini diwujudkan dengan digelarnya kegiatan Pembinaan Teknis Subbagian Tata Usaha yang berlangsung selama dua hari, 5-6 Februari 2026, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola administrasi di lingkungan satuan kerja (satker) berjalan secara profesional, tertib, dan akuntabel. Tata usaha dipandang sebagai “tulang punggung” yang menopang seluruh irama kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi Antar Satuan Kerja
Pembinaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh jajaran Subbagian Tata Usaha dari lima wilayah kerja, yaitu:
- Kantah Kabupaten Bulukumba (sebagai tuan rumah)
- Kantah Kabupaten Selayar
- Kantah Kabupaten Bantaeng
- Kantah Kabupaten Jeneponto
Fokus Utama Pembinaan
Dalam arahannya, Kabag Tata Usaha menekankan bahwa penguatan administrasi bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari transformasi menuju birokrasi modern. Fokus utama kegiatan ini meliputi:
- Peningkatan Kompetensi: Mengasah kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi perkantoran yang efektif.
- Penyeragaman Regulasi: Memastikan seluruh satker memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan terbaru guna menghindari kendala administratif di kemudian hari.
- Evaluasi & Best Practice: Menjadi forum diskusi untuk mengevaluasi kendala di lapangan serta saling berbagi praktik baik (sharing session) antar satker.
“Melalui pembinaan ini, kita ingin Subbagian Tata Usaha semakin solid dan responsif. Administrasi yang rapi adalah kunci suksesnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan,” ujar Kabag TU dalam sambutannya.
Dengan semangat sinergi ini, Kanwil BPN Sulsel berharap hasil dari pembinaan teknis ini dapat langsung diimplementasikan guna mendorong kinerja pelayanan yang lebih transparan dan optimal di masing-masing wilayah kerja.
Comment