Kanwil BPN Sulsel Ikuti Sosialisasi Tata Cara Pengisian Kuesioner Evaluasi SBK

Makassar — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian Kuesioner Evaluasi Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (14/04/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025 dan 2026 sebagai bahan penyempurnaan kebijakan serta penerapan SBK pada tahun anggaran berikutnya. Seluruh satuan kerja di lingkungan ATR/BPN, termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan, turut diundang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman teknis terkait tata cara pengisian kuesioner evaluasi SBK yang menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam proses pengisian data, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh dapat lebih akurat dan akuntabel.

Partisipasi aktif dari seluruh satuan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses evaluasi SBK, khususnya melalui pengisian kuesioner yang telah disediakan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan BPN. Seluruh jajaran diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik serta segera menindaklanjuti pengisian kuesioner sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan BPN, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan komitmen mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional dan terpercaya.