Kanwil BPN Sulsel Perkuat Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik Pertanahan

Makassar, 11 Juni 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat langkah kolaboratif dalam mewujudkan pengelolaan tanah dan ruang yang produktif serta berdampak bagi pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi strategis yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, serta 24 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Turut hadir pula perwakilan dari 39 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan sebagai salah satu bentuk sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan perguruan tinggi dalam mendukung berbagai program strategis di bidang pertanahan. Selain itu, pertemuan juga membahas rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan akademisi, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung edukasi pertanahan, peningkatan literasi masyarakat, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi pertanahan di daerah. Di sisi lain, perguruan tinggi juga memperoleh ruang untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sinergi antara pemerintah dan dunia akademik ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, Kementerian ATR/BPN bersama seluruh pemangku kepentingan terus berkomitmen menghadirkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang semakin baik, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.