Maros – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, A.Ptnh., M.H., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jumat (26/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin untuk memastikan pelaksanaan program strategis pertanahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi menuju birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Dalam arahannya, Wartomo menyampaikan apresiasi terhadap semangat kerja dan lingkungan kerja yang kondusif di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Menurutnya, Kabupaten Maros memiliki potensi yang besar di sektor pertanahan dan pengembangan wilayah sehingga perlu didukung dengan kinerja organisasi yang solid serta pelayanan yang berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setiap Kelompok Kerja (Pokja), menurutnya, harus memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan optimal.
“Maros memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanahan dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pegawai demi menyelesaikan setiap target pekerjaan yang telah diamanatkan kepada kita,” tegas Wartomo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Lompo Halkam, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan teknis. Ia mengingatkan agar petugas ukur, pengolah data, Koordinator Substansi, hingga Kepala Seksi saling mendukung dalam menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
Menurutnya, setiap produk hasil survei dan pemetaan harus memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun hukum, karena berkaitan langsung dengan kepastian hak atas tanah masyarakat. Selain itu, penyelesaian pengukuran rutin juga perlu terus dipercepat guna mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Filzah Wajdi, mengarahkan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Maros agar memfokuskan pelaksanaan 7 Layanan Prioritas Pertanahan serta mempercepat peningkatan kualitas data pertanahan, khususnya penyelesaian data KW 4, KW 5, dan KW 6. Ia juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan inisiatif, ketelitian, dan responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan tugas.
Penguatan pembinaan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Andhi Mahligai, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap proses administrasi pertanahan, khususnya terkait penanganan dan penertiban administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, ketelitian administrasi menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari.
Menanggapi berbagai arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Syamsuddin K., S.SiT., M.H., QRMO., menyampaikan laporan capaian kinerja seluruh seksi sekaligus menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan pembinaan dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kolaborasi yang kuat dari seluruh jajaran, kami optimistis dapat menyelesaikan seluruh target pekerjaan, baik kegiatan rutin maupun program strategis secara optimal,” ujarnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan berharap seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Maros semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, Kantah Maros diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya, sekaligus meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Comment